Ghazinews.com, Maros— Saoraja Institute Indonesia bersama DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maros menggelar Diskusi Publik bertajuk “Telaah Pikiran Muda Menyikapi Wacana Pilkada Kembali ke DPRD”, Minggu (11/1/2026), di salah satu warkop di kawasan PTB, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ketua KPUD Maros, Jumaedi, serta akademisi FISIP Universitas Hasanuddin, Andi Lukman. Kegiatan tersebut juga dihadiri puluhan organisasi kepemudaan dan komunitas sipil di Maros.

Sejumlah OKP yang hadir di antaranya Mapancas, IMM, Kiwal, Sapma Pemuda Pancasila, DPD LIRA, BKPRMI, GP Ansor, GMNI, PP HPPMI Maros, GenPI Maros, Pemuda Tani HKTI, FSPBI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Muslim, serta berbagai unsur pemuda lainnya.

Kegiatan diawali dengan paparan data dan pengantar diskusi dari Direktur Eksekutif Saoraja Institute, Amul Hikmah Budiman, bersama Ketua DPD KNPI Maros, Chaerul Syahab.

Dalam pemaparannya, Amul mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 66,5 persen publik menolak wacana Pilkada kembali dipilih melalui DPRD.

“Seharusnya elite politik di Senayan mendengar suara rakyat. Ini perlu dikaji secara serius karena mayoritas publik tidak menginginkan pesta demokrasi lokal kembali ke pola Orde Baru. Yang paling dominan menolak justru kelompok usia muda,” tegas alumni Pascasarjana Unhas tersebut.

Sementara itu, Andi Lukman menekankan pentingnya koalisi masyarakat sipil untuk membangun mitigasi politik sebelum lahirnya regulasi baru terkait sistem Pilkada. Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memberikan jalan keluar.

“Putusan MK Nomor 135 Tahun 2025 sudah sangat jelas. Jika Pilkada langsung dianggap membebani anggaran, MK menawarkan formulasi pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal agar lebih efisien,” jelasnya.

Lebih jauh, Lukman mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami fase Pilkada melalui DPRD, dan hal itu bukan solusi atas persoalan demokrasi

“Ini seperti déjà vu. Bukan soal pendanaan dan money politic yang harus jadi alasan kembali ke Pilkada tidak langsung. Yang perlu dibenahi justru reformasi internal partai: kaderisasi, mekanisme pengusungan kandidat, dan demokrasi internal parpol. Ibaratnya, yang gatal itu tubuh parpol, tapi yang digaruk malah hati rakyat,” sindirnya disambut tawa peserta.

Menutup diskusi, Ketua DPD KNPI Maros, Chaerul Syahab, mengajak seluruh elemen pemuda Maros untuk mengkaji isu ini secara serius dan menyuarakannya jika menyangkut perampasan kedaulatan rakyat.

“Tentu ini isu yang memunculkan pro dan kontra. Tapi jika intelektual muda mengkaji secara objektif dan menyuarakannya, itu akan menjadi mitigasi politik sebelum para legislator di Senayan mengambil keputusan. Saya yakin pemuda Maros bisa jadi yang pertama menyuarakan ini di Sulsel, bahkan nasional,” pungkasnya.

Diketahui, mayoritas fraksi di DPR RI yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo–Gibran telah menyatakan sikap setuju terhadap wacana Pilkada kembali dipilih melalui DPRD.(Sakti)