GhaziNews.com- Maros Pemerintah Kabupaten Maros kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Capaian ini merupakan yang ke-14 kali secara berturut-turut. Pada Rabu, 29 Mei 2024, Opini WTP diserahkan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga menyertakan Pemkab Gowa dan Pemkab Pinrang sebagai penerima WTP.

Menanggapi prestasi ini, Bupati Maros, H.A.S Chaidir Syam.S.IP. mengatakan bahwa capaiannya merupakan yang terbaik sejauh ini karena persentase rekomendasi yang belum ditindaklanjuti mencapai angka 0 persen. Namun demikian, Chaidir Syam mengungkapkan bahwa ada perbaikan yang harus dilakukan di Kabupaten Maros terkait masalah aset yang dapat meningkatkan kinerja dan prestasi Pemerintah Daerah.

Dia juga menyatakan bahwa proses seleksi WTP semakin ketat setiap tahunnya. Dalam hal ini, hal tersebut memberikan pelajaran berharga kepada Pemda untuk menyiapkan SOP-nya, perbup yang harus kita siapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Pemkab Maros. Dia menyatakan bahwa hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan semoga bisa menjadi cambuk untuk terus berbuat yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam konteks LKPD, Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah memenuhi kriteria, prinsip, dan standar yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ini adalah hal yang sangat penting karena laporan keuangan Pemerintah Daerah sering menjadi tolak ukur dalam menentukan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Prestasi ini juga menunjukkan tingkat pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemerintah Daerah. Hasil Opini WTP menggambarkan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, prestasi ini akan memicu Pemerintah Kabupaten Maros untuk melakukan lebih banyak tindakan untuk mempertahankan prestasi tersebut, termasuk melakukan perbaikan di mana pun diperlukan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.( Hadi )