GhaziNews.com Maros – Aksi Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangan mengadakan demonstrasi beberapa titik di Kabupaten Maros. Aksi yang ini diikuti oleh beberapa organisasi tergabung seperti HPPMI, HMI, Serikat Buruh FSPBI Maros, LKBH Maros, SEMMI, PMII, Kiwal Garuda Hitam, OI, BEM Pertanian UMMA, Labetta Revolusi, Komit Maros dan Terlihat massa mulai memadati titik aksi pertama (Kantor KPU Maros) sejak pukul 1 siang . Pada tanggal 23 Agustus 2024,
Tujuan dari aksi ini adalah untuk menyikapi sikap DPR RI yang ingin merevisi UUD Pemilu yang sebelumnya sudah diketuk palu oleh MK.

Salah satu orator dari aksi demonstrasi tersebut Ketua FPBI- KSN Maros, Akram mengajak mereka untuk menyelamatkan demokrasi dan menghancurkan oligarki. Dia juga menekankan pentingnya mengedepankan supremasi hukum untuk Indonesia yang lebih baik. Setelah berorasi Pendemo Melanjutkan aksinya di depan gedung DPRD kabupaten Maros diterima oleh anggota Dewan yang Baru Andi Fajrin ( Golkar )  Sabir ( Demokrat ) dan mengajak untuk masuk di ruang Rapat, Mereka sepakat Untuk Menolak RUU DPR-RI dan Menerima segala Tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang Kab. Maros.

Adapun pernyataan Sikap Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang, atas nama perjuangan dan keadilan  menyatakan :

1. Mendesak kepada DPR, Presiden serta kroni-kroni rezim oligarki untuk menghentikan pembahasan RUU PILKADA serta segera tunduk pada putusan MK.
2. Mendesak KPU menerbitkan PKPU berdasarkan putusan MK.
3. Demokratisasi proses legislasi di DPRD Maros.
4. Transparansi anggaran KPU dengan skema kotak kosong.
5. Pembahasan secara terbuka terkait Dewan Literasi.
6. Mendesak pembahasan Perda Ketenagakerjaan Kab. Maros

Selain itu, selain isu nasional yang genting sekarang, kami dari aliansi ini juga menarik beberapa isu kedaerahan Kabupaten Maros. Bahwa dalam rangka menegakkan supremasi hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai bentuk penyelamatan demokrasi, kami juga menganggap penting untuk dibahasnya transparansi anggaran KPU dengan skema politik melawan kotak kosong, seperti yang dimungkinkan terjadi di Kab. Maros ini. Selain itu terhambatnya beberapa pekerjaan demokratisasi yang diwariskan oleh DPRD yang lama ke yang baru juga menjadi semangat pergerakan aliansi, seperti belum disahkannya Perda ketenaga kerjaan Kabupaten Maros serta mendorong pembahasan secara terbuka terkait dewan literasi dan ketenagakerjaan.

“Kami sangat Kecewa adanya hasil silang produk hukum kelembagaan Yudikatif dan Legislatif yang jika RUU DPR-RI disahkan menjadi UU akan melemahkan nilai dan norma demokrasi. Selain itu, terhadap isu lokal khususnya ketenagakerjaan harusnya dapat diakomodir dengan baik dan segera memberikan jaminan didalam rumusan perda tersebut dengan mengedepankan keberlangsungan tenaga kerja yang baik di Kabupaten Maros”, ucap Akram selaku Ketua FSPBI Maros selaku perwakilan Serikat Buruh dalam Aliansi.

Maka dari itu, dalam rangka penyelamatan demokrasi pada masa darurat demokrasi ini,Berdasarkan kondisi negara yang semakin hancur di bawah kepemimpinan rezim jokowi,dimana rakyat ditindas, kelas buruh dihisap, kaum tani jadi korban monopoli tanah, pemudamahasiswa semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan yang ilmiah, demokratis danmengabdi pada rakyat bahkan aturan dibuat untuk kepentingan kekuasaan.(ar/hd)