Ghazinews.com, Maros – Jembatan Pakere yang menghubungkan Desa Bonto Tallasa dan Desa Tanete, Kecamatan Simbang, Maros, kini mengalami kerusakan parah, menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat setempat. Jembatan tersebut merupakan jalur utama bagi warga dalam menjalani berbagai kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Sehingga hal tersebut disikapi secara langsung oleh PAC Kiwal Garuda Hitam Kecamatan Simbang melalui audiensi bersama pemerintah setempat di Kecamatan Simbang pada Senin, 24 Maret 2025.

Ketua PAC Kiwal Garuda Hitam Kecamatan Simbang, Ismail, mengungkapkan kekecewaannya atas terabaikannya penanganan kerusakan jembatan tersebut. Dalam sebuah audiens yang digelar, Pemerintah Setempat menyatakan bahwa perbaikan jembatan tersebut sudah berkali-kali dibahas dengan Pemda Maros. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut pengakuan masyarakat, kerusakan jembatan membuat anak-anak sekolah harus menempuh perjalanan jauh, sekitar kurang lebih 2 km, untuk sampai ke sekolah mereka. Selain itu, para pedagang juga terpaksa mengambil jalur alternatif yang lebih panjang, mengakibatkan dampak yang mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Ismail menegaskan bahwa kerusakan jembatan ini berdampak besar pada kehidupan sehari-hari warga yang menggantungkan akses tersebut sebagai jalur utama mereka.

Ismail juga menyayangkan kurangnya perhatian terhadap fasilitas publik yang sangat vital ini. Meskipun pemerintah setempat memberitahukan bahwa Dinas PU dan Camat Simbang sudah beberapa kali mengunjungi Pemerintah Daerah untuk mencari solusi, namun belum ada kepastian mengenai perbaikan jembatan tersebut. “Kami sangat menyayangkan jika masalah ini terus dibiarkan tanpa solusi yang jelas. Hal ini bisa berdampak panjang bagi masyarakat yang sangat bergantung pada akses jembatan ini,” ujar Ismail.

Masyarakat berharap agar pemerintah segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi jembatan Pakere, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi kelancaran aktivitas sehari-hari. Kejelasan dan tindakan cepat dari pemerintah daerah diharapkan dapat mengembalikan normalitas bagi masyarakat yang terdampak.(hd/ar)