Ghazinews.com, Maros – Sebagai bentuk respons terhadap dinamika ketenagakerjaan yang kian menantang, FSPBI Maros bersama PWK KSN MAPAR mengadakan sebuah dialog tematik bertajuk “Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Berkeadilan” pada Kamis (23/5). Dialog ini menghadirkan berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Komisi II DPRD Kabupaten Maros, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serikat buruh tingkat perusahaan, hingga jajaran federasi KSN.

Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang aktualisasi bersama untuk membahas secara terbuka berbagai problematika ketenagakerjaan yang masih banyak ditemukan di lapangan. Ketua Panitia, Arwin, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun jembatan kolaborasi antara seluruh elemen dunia kerja. “Kami berharap dialog ini jadi momentum menyatukan visi antara pekerja, pemerintah, dan pelaku usaha agar dapat menciptakan iklim kerja yang stabil dan berkeadilan,” ujarnya.

Maros merupakan wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan kompleks. Dengan kehadiran infrastruktur seperti bandara internasional, kawasan logistik, industri manufaktur, pariwisata, hingga sektor pertambangan, Kabupaten Maros menjadi magnet investasi sekaligus menyimpan tantangan besar dalam manajemen ketenagakerjaan.

Akram Lallo, Ketua FSPBI Maros yang juga tampil sebagai narasumber utama, menyampaikan bahwa masih banyak celah dalam sistem ketenagakerjaan yang perlu dibenahi. “Kita perlu memperhatikan proses kerja dari hulu ke hilir. Mulai dari rekrutmen yang transparan, pemenuhan hak-hak dasar saat bekerja, hingga perlindungan pasca hubungan kerja. Semua ini bagian dari hak pekerja yang tidak boleh diabaikan,” tuturnya.

Dialog berlangsung dengan antusiasme tinggi dari peserta yang berasal dari berbagai sektor industri. Forum ini menjadi tempat berbagi pengalaman serta menyampaikan langsung tantangan yang dihadapi di tempat kerja masing-masing. Respon dari para narasumber disampaikan secara konkret dan solutif.

Dalam sesi penutupan, Zulfikar Daeng Rate, anggota DPRD Kabupaten Maros dari Komisi II, memberikan penegasan akan peran penting pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan. “Kami akan terus mengawal isu ini secara serius. Perlindungan pekerja adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi daerah. Tanggung jawab ini tidak hanya di tangan pemerintah, tapi semua pihak harus terlibat,” jelasnya.

Dialog ini menjadi wujud kesadaran kolektif akan pentingnya membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Melalui sinergi yang terbangun antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, FSPBI Maros dan PWK KSN MAPAR percaya bahwa masa depan hubungan industrial di Maros bisa lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.(*/hd)