Ghazinews.com, Maros – Dalam rangka menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di Kabupaten Maros, FSPBI Maros bersama PWK KSN MAPAR menggelar dialog bertema “Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Berkeadilan”, Kamis (23/5). Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti Anggota Komisi II DPRD Maros, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Maros, perwakilan serikat buruh perusahaan, hingga federasi anggota KSN.

Kegiatan ini menjadi refleksi bersama atas kondisi ketenagakerjaan di daerah yang terus berkembang namun menyisakan berbagai persoalan mendasar. Ketua panitia, Arwin, menjelaskan bahwa tujuan utama dari dialog ini adalah memperkuat kolaborasi dalam ekosistem ketenagakerjaan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. “Kita ingin semua pihak, baik pekerja, pemerintah, dan pengusaha berada dalam satu irama dalam menciptakan ruang kerja yang sehat dan produktif,” ungkapnya.

Kabupaten Maros sendiri merupakan daerah yang memiliki posisi strategis secara ekonomi. Kehadiran infrastruktur penting seperti bandara internasional, kawasan industri dan pergudangan, hingga objek wisata unggulan dan sektor manufaktur seperti pabrik semen, menjadikan Maros sebagai episentrum ekonomi regional. Namun, perkembangan ini juga diikuti dengan kompleksitas persoalan tenaga kerja.

Akram Lallk Ketua FSPBI Maros yang turut menjadi narasumber, menekankan bahwa banyak aspek ketenagakerjaan yang belum disentuh secara serius. “Masalah pekerja bukan hanya pada soal gaji atau jam kerja. Kita harus membedah secara menyeluruh siklus kerja: dari proses perekrutan, hak-hak saat bekerja, sampai ke persoalan pemutusan hubungan kerja. Semua ini harus ditata ulang agar lebih manusiawi,” jelasnya.

Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari peserta yang berasal dari berbagai sektor. Para narasumber memberikan respons berbasis data dan pengalaman lapangan, guna memperkuat pemahaman dan solusi bersama atas persoalan yang dihadapi pekerja maupun pelaku usaha.

Arie Anugrah, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Maros, “Keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan pengusaha terhadap aturan adalah kunci. Kami di DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berkeadilan dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” tegasnya.

Dengan terselenggaranya dialog ini, FSPBI Maros dan PWK KSN MAPAR berharap akan lahir komitmen bersama antar pihak untuk terus memperjuangkan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang terbangun hari ini menjadi fondasi menuju masa depan hubungan industrial yang sehat di Kabupaten Maros.(*/hd)