Aliansi Gerakan Rakyat Maros Tuntut Perubahan nyata Industri Maros: Buruh Lokal dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas
Ghazinews.com, Maros – Suara masyarakat kembali menggema di Kabupaten Maros. Aksi yang digelar oleh Aliansi Gerakan Rakyat (AGR) Maros pada Rabu (30/4) menjadi bentuk perlawanan terhadap ketimpangan dalam dunia ketenagakerjaan dan lemahnya pengawasan industri, khususnya di kawasan Pergudangan dan Perindustrian 88, Kecamatan Marusu.
Dipimpin oleh Akram Lallo, Ketua Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Maros, aksi ini menuntut langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Daerah Maros, DPRD, serta instansi teknis lainnya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola ketenagakerjaan, lingkungan, dan regulasi usaha.
Dalam penyampaiannya, Akram Lallo menyebut bahwa ketimpangan semakin terasa ketika investor hanya fokus pada keuntungan ekonomi, sementara tenaga kerja lokal terpinggirkan, peraturan tidak ditegakkan, dan lingkungan tidak dikelola dengan baik.
“Kami ingin pembangunan ekonomi yang adil, yang melibatkan masyarakat lokal, menjamin hak buruh, dan mematuhi aturan lingkungan. Tidak bisa dibiarkan perusahaan berjalan tanpa kontrol,” tegas Akram Lallo.
Tuntutan AGR Maros secara garis besar mencakup:
- Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kualitas SDM.
- Menuntut evaluasi administratif terhadap perusahaan dan kejelasan aturan ketenagakerjaan.
- Mendesak pengisian jabatan penting di instansi tenaga kerja agar fungsi mediasi berjalan.
- Menuntut pertanggungjawaban pengusaha atas dampak lingkungan dan sosial.
- Meminta inspeksi perizinan usaha (KBLI) dan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar.
- Menuntut transparansi pelaksanaan program ketenagakerjaan seperti Job Fair.
- Mendorong komitmen pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat, bukan hanya investor.
Setelah aksi berlangsung, perwakilan AGR Maros diterima di ruang rapat DPRD Kabupaten Maros untuk berdialog bersama Disnakertrans, DLH, dan anggota legislatif. Pertemuan itu membahas potensi tindak lanjut dan penyusunan langkah konkret demi menjawab tuntutan masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi. Tapi kami menolak ketimpangan dan ketidakadilan. Jika industri ingin berkembang, maka masyarakat Maros juga harus sejahtera,” tutup Akram Lallo.(hd/ar)
