Makassar, Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Maros menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (7/11/2025). Meski jumlah peserta tak banyak, aksi berjalan dengan semangat tinggi dan penuh disiplin.

Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya respon BPKP Sulsel atas surat permintaan klarifikasi yang diajukan KSPSI pada 22 Oktober 2025. Surat tersebut berisi permintaan informasi tentang perhitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi penyalahgunaan belanja jasa tenaga kerja (outsourcing) di lingkungan Balai Kereta Api Sulawesi Selatan.

“Kami sudah menyurat sejak 22 Oktober, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Bahkan saat kami datang langsung pada 6 November, hanya disuruh menunggu tanpa kejelasan,” ujar Sadikin Syair, Koordinator Lapangan sekaligus Sekretaris DP3 KSPSI Maros.

Menurut Sadikin, informasi yang diterima dari pihak Kejaksaan menyebut bahwa proses audit atau perhitungan kerugian negara seharusnya bisa selesai maksimal dalam satu bulan, namun kasus ini sudah berjalan lebih dari satu tahun tanpa hasil yang jelas.

“Sudah beberapa kali berganti pimpinan, tapi laporan hasil auditnya belum juga keluar. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” tambahnya.

Dalam aksinya, KSPSI Maros menyampaikan dua tuntutan pokok kepada BPKP Sulsel:

1. Meminta BPKP Sulsel transparan dan terbuka mengenai perkembangan perhitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi outsourcing Balai Kereta Api.
2. Mendesak perbaikan kinerja BPKP Sulsel, terutama dalam merespons surat klarifikasi dari masyarakat dan organisasi publik.

Aspirasi massa diterima oleh Susan Prasetya, Kepala Bagian Umum BPKP Sulsel, yang turun langsung menemui perwakilan KSPSI.

“Kami menghargai penyampaian aspirasi. Surat dari Kejaksaan terkait perhitungan kerugian negara memang masuk sekitar Juli 2025, dan BPKP sedang melakukan proses verifikasi lanjutan,” jelas Susan.

Ia menegaskan bahwa BPKP tetap menjalankan tugas sesuai mandat lembaga dan berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung selama beberapa jam dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Setelah menyampaikan orasi dan berdialog singkat dengan perwakilan BPKP, massa KSPSI Maros membubarkan diri secara tertib.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyentuh isu penting terkait transparansi dan akuntabilitas lembaga negara dalam penanganan kasus dugaan korupsi outsourcing Balai Kereta Api Sulsel yang hingga kini belum menemui titik terang.(hd/ar)